ARLISAKADEPOLICNEWS.COM. Komitmen NKRI sebagai harga mati yang selama beberapa waktu terakhir ini terus digembor-gemborkan pemerintah mulai mendapat ujian. Masih di awal pemerintahan Jokowi jilid II, beberapa persoalan strategis muncul ke permukaan dan yang terbaru adalah Issu Kepulauan Natuna yang sempat diklaim oleh Pemerintah China bahwa Nine Dash Line atau sembilan garis putus-putus adalah wilayah historis Laut China Selatan seluas 2 juta kilometer persegi yang 90 persen di dalamnya mereka klaim sebagai hak maritimnya.
Meskipun kabar terakhir diketahui bahwa Kapal-kapal Kapal penjaga pantai yang berada di Laut Natuna yang merupakan perwakilan dari pemerintah China telah diberikan pemahaman terkait kepastian perairan Natuna sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan aturan internasional yang mengatur, namun hal tersebut belum kunjung meredam kondisi dan reaksi sejumlah pihak di dalam negeri.
Hal yang sama turut disoroti oleh Ketua Umum Nasional Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia, Renny Puteri Harapan Rani. Tak ingin berbasa-basi, ia mengungkapkan bahwa ini seperti “Kado Manis” di awal Pemerintahan Jokowi Jilid II. Terlebih karena sejumlah issu keberpihakan kebijakan Presiden Jokowi terhadap China, maka ini saat yang tepat untuk membantah sekaligus membuktikan bahwa semua tuduhan tersebut sama sekali tidak benar.
“Menurut saya, harus ada yang melihat kejadian ini dari sudut pandang lain ya.
Artinya betul bahwa kedaulatan negara kita sedang diuji, tetapi saya sebut “Kado Manis” karena saat ini Presiden akhirnya punya kesempatan yang bisa dimanfaatkan sebagai momentum pembuktian bahwa dugaan sejumlah kebijakannya selama ini Pro China setidaknya dapat sedikit terbantahkan melalui sikap yang diambil dalam menyelesaikan kisruh Kepulauan Natuna,” tuturnya.
Lebih lanjut Renny menjelaskan bahwa bangsa ini menunggu kejelasan sikap Presiden Jokowi. Melansir ucapan Kepala Staf Presiden, Moeldoko yang menyebutkan bahwa “Kedaulatan wilayah Indonesia tidak bisa diganggu gugat. Karena itu, kekuatan militer tengah dikerahkan ke Natuna” menurutnya sebuah oase baru dalam hal pengambilan keputusan Presiden yang harus diingat betul oleh seluruh masyarakat di negeri ini apalagi karena saat ini Menteri Pertahanan dijabat oleh Pak Prabowo Subianto, sosok yang sudah diyakini menjunjung penuh komitmen terhadap keutuhan NKRI.
“Presiden dalam hal ini sudah memperlihatkan komitmennya untuk membela kedaulatan negara dengan sikap tegas merespons klaim China di Perairan Laut Natuna melalui jalur diplomasi damai, ditunjang penuh oleh integritas seorang Prabowo Subianto saya rasa kali ini kita layak memberikan kepercayaan dan tetap harus kita kawal apakah betul ketegasan sikap tersebut akan bermuara pada penguatan performa pertahanan nasional dalam menghadapi klaim negara luar. Ini yang kita tunggu dan terus awas terhadap perkembangan issu Kepulauan Natuna ini.” Pungkasnya. (***)
