ARLISAKADEPOLICNEWS.COM-LABUAN BAJO. MABAR. Senin (02/03/2020) Sejak dari tahun 2017 hingga tahun 2020, penolakan pengeboran Geothermal di Wae Sano Kecamatan Sano Nggoang Manggarai Barat oleh PT.SMI terus dilakukan. PMKRI Ruteng menilai PT.SMI tidak objektif dan terkesan manipulasi dalam melakukan kajian.
PT.SMI tidak objektif untuk mengkaji dampak yang ditimbulkan manakala Geothermal ini beroperasi, hal itu terbukti dengan inkonsisten kajian yang dihasilkan oleh PT.SMI.
Dalam pernyataan sikap yang di tandatangani oleh Ketua Presidium PMKRI Ignasius Padur dan Sekjen PMKRI Ruteng saudari Karolina K. Wati, PMKRI Ruteng mengatakan bahwa dalam dokumen pertama hasil kajian PT.SMI termuat bahwa warga akan dievakuasi, namun karena terjadinya penolakan terkait dengan evakuasi warga, pihak PT. SMI dengan gampang merubah dokumen tersebut lalu menyampaikan ke publik bahwa tidak ada evakuasi warga.
Oleh karena itu, Ketua Presidium PMKRI Ruteng berharap kepada Pemerintah Manggarai Barat agar mengedepankan “kemanusiaan” dalam pembangunan.
“Kami berharap agar pembangunan di Mabar mengedepankan kemanusiaan
dan menjaga sumber daya alam di Manggarai Barat demi anak cucu bangsa ini” ungkap Ketua Presidium PMKRI.
Terkait dengan sikap DPRD Manggarai Barat, di depan para anggota DPRD Manggarai Barat, aliansi bersama PMKRI Ruteng melalui perwakilan yang enggan disebut namanya saat dimintai keterangan mengatakan bahwa DPRD harus unjuk gigi menentukan kedepannya terkait pembangunan Geothermal.
“Saatnya DPRD unjuk gigi untuk menentukan langkah kedepan terkait pengeboran Geothermal ini, sehingga DPRD perlu hadir dalam persoalan ini untuk memastikan konflik ini tidak berkepanjangan, DPRD jangan hanya duduk diam serta langkah yang diambil oleh DPRD itu seperti apa?. Selain sarat manipulasi, PMKRI juga menduga bahwa PT. SMI berorientasi provit oriented dan hanya mau menggolkan kepentingannya”. tuturnya.
Menanggapi pernyataan perwakilan mahasiswa PMKRI Ruteng, Wakil Ketua DPRD Manggarai Barat, Darius Angkur membantah bahwa DPRD hanya duduk diam.
“DPRD Mabar tidak pernah duduk diam dalam menyelesaikan masalah ini karena yang menerima juga banyak jadi tugas kami adalah mencari solusi”. tegas Angkur.
Lanjut, Angkur mengatakan DPRD selalu responsif dalam berbagai persoalan didaerah ini.
“DPRD selalu merespon persoalan yang ada. Berilah kami kesempatan untuk mencari solusinya” tutup Wakil Ketua DPRD Mabar. (***)
Reporter : Mik (LB)
