Dialog Publik : Menyoal Wacana Pemekaran Manggarai Utara “Solusi atau Masalah”

  • Whatsapp

ARLISAKADEPOLICNEWS.COM-MAKASSAR. Persatuan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kecamatan Elar (P3MKEL-Makassar) bersama Komunitas Mahasiswa Pesisir Sambirampas (Kompas-Makassar) menggelar dialog publik yang dilaksanakan di Warkop Ces Makassar, 21 Maret 2020.

Ketua Panitia Rahmat Rata menegaskan, kerjasama kedua lembaga antara P3MKEL dan Kompas merupakan bentuk kolektif dan kolegial.

Dalam sambutannya, Panitia Penyelenggara Dialog banyak mendorong bagi kedua lembaga untuk memperkuat silaturrahim agar kedepan tetap bersama membangun gagasan atau terobosan baru bagi kepentingan lembaga.

Kemudian sambutan dilanjutkan oleh kedua Ketua Umum lembaga yang diawali oleh Ketua Umum P3MKEL, Zainal Basri

Dalam sambutannya, Zainal Basri menyampaikan bahwa kegiatan dialog ini merupakan langkah baru untuk membangun sebuah komitmen terhadap segala sesuatu yang begitu penting. Sehingga langkah wacana Pemekaran Manggarai Utara merupakan sebuah solusi, karena ada sebuah dikotomi, baik secara politik maupun konteks pembangunan.

Sementara Ketua Umum Kompas Sodikin menyampaikan, ia sebagai Ketua di Kompas sangat mendukung Pemekaran Manggarai Utara, karena tidak terakomodir secara universal, lebih khusus yang berada di bagian utara .

Narasumber dalam kegiatan ini yaitu Julfarisman P. Hasan selaku aktivis sosial. Dalam penyampaian materinya, bahwa narasi wacana Pemekaran Manggarai Utara merupakan suatu bentuk sikap bijak dan tepat untuk senantiasa di rebut dalam pusaran gagasan pemuda yang memang resah akan kebijakan Pemerintah yang sedang berjalan.

Theodorus Jeramat selaku moderator mempertegas di akhir acara, bahwa wacana pemekaran Manggarai Utara adalah salah satu bentuk ide atau gagasan baru yang begitu tepat agar harapan dan keresahan itu bisa terjawab.

Dari hasil dialog wacana pemekaran tersebut, kedua lembaga merekomendasikan, dengan berbagai pertimbangan diantaranya  :

1. Agar memudahkan pelayanan publik.
2. Agar pembangunan merata.
3. Terhindar dari oligarki politik kekuasaan.
4. Terciptanya birokrasi yang bersih dan
responsif.
5. Agar terbukanya ruang bagi masyarakat. (***)

Laporan : Husni Mubarak

Pos terkait