Arlisakadepolicnews.com, Mbay- Arus kedatangan warga Nagekeo dari tempat terjangkit virus Corona seperti Jakarta, Surabaya, Makasar hingga Malaysia, angkanya terus bertambah setiap hari.
Para pelaku perjalanan dari tempat terjangkit atau yang biasa dikenal dengan istilah (P2T2) ini berasal dari berbagai latar belakang mulai dari TKI, Perantau, hingga mahasiswa yang mengenyam pendidikan di daerah terpapar virus Corona.
Hingga Rabu (1/4) jumlahnya mencapai 556 orang. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah mengingat pemerintah Malaysia sudah melakukan Lockdown dan menginstruksikan agar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) segera kembali ke tanah air.
Hal ini tentu saja menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo dalam melindungi warganya termasuk mereka yang ingin kembali ke Kampung halaman.
Persoalan inilah yang mendorong lembaga DPRD untuk bertindak cepat dalam dan sinergitas bersama Pemerintah Daerah untuk berkomitmen memerangi penyebaran Virus Corona di Nagekeo.
Rabu (3/4) kalangan wakil rakyat ini mengadakan rapat internal untuk membahas berbagai macam rencana Dewan dalam menangani pendemi Corona.
Dalam rapat tersebut DPRD Nagekeo bersepakat untuk melakukan rasionalitas anggaran sebesar 1,7 Miliar Rupiah yang diambil dari berbagai pos anggaran.
Salah satu kesepakatan DPRD adalah mendorong Pemerintah agar segera menyiapkan tempat isolasi bagi warga Nagekeo pasca kembali dari daerah terjangkit Virus Corona.
“Kami pengen bersama sama Pemerintah meyiapkan tempat khusus bagi sama saudara kita yang dari Malaysia dari Jawa yang dari Zona merah. Karena biar bagaimanapun mereka itu tanggung jawab kita, mau kena virus atau tidak kita urus” demikian disampaikan Ketua DPRD Marselinus F. Aji Bupu dalam konferensi pers usai menggelar rapat internal terkait rasionalitas anggaran DPRD Nagekeo pada Rabu (3/4) sore.
“Untuk itu, langkah-langkah yang kami sampaikan kepada Pemerintah itu tempat penampungan, saya sangat mengharapkan kepada pemerintah agar para pelaku perjalanan ataupun ODP jangan isolasi mandiri tetapi ditampung di satu ruang isolasi” tambahnya.
Dalam mendukung rencana pemerintah untuk membangun berbagai fasilitas seperti tempat isolasi bagi warga Nagekeo yang akan kembali ke Kampung Halaman Politisi PDIP ini menegaskan bahwa lembaga DPRD telah memutuskan untuk memangkas anggaran yang diambil dari berbagai pos.
“Beberapa item pos anggaran yang dialokasikan untuk membatu penanganan Covid-19 di daerah, diantaranya diambil dari pos anggaran pembelian mobil pimpinan Rp. 502.660.000, Kunker Banggar ke luar daerah Rp. 360.000.000, Kunker Banperda ke luar daerah Rp.360.000.00 , Kunker Badan Kehormatan ke luar daerah Rp.87.700.000 dan konsultasi anggota DPRD luar wilayah Flores Rp. 169.700.000” ujar dia.
Sementara wakil Ketua ll DPRD Nagekeo Kristianus Dua Wea mengatakan, penanganan wabah Covid-19 merupakan tanggung jawab pemerintah yang tidak main-main.
“Yang harus kita pahami virus Covid adalah hal yang luar biasa yang harus ditangan serius, karena itu lembaga DPRD harus bekerja luar biasa di luar rambu rambu dan kewenangan serta fungsi DPRD, tidak hanya modal bicara, harus terlibat langsung bersama pemerintah”ujarnya.
Keputusan DPRD dalam merasionalkan anggaran didukung sepenuhnya oleh anggota DPRD dari Fraksi Golkar Anton Moti.
“Pada prinsipnya dari Fraksi Golkar sangat mendukung keputusan lembaga mengenai pengalokasian anggaran untuk penanganan Covid-19,”ucap Anton.
Menurut Anton rasional anggaran DPRD sangatlah penting dan harus dimulai dari internal, karena ini menyangkut urusan kemanusiaan.
” Sebab penanganan selain Covid-19 juga penanganan masalah ekonomi, ini kan berkaitan dengan ketahanan pangan, ketersediaan sembako dan masalah sosial lainya.” tutup Anton(**)
