ARLISAKADEPOLICNEWS.COM-BULUKUMBA. Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga miskin melalui anggaran dana desa, 08/05/2020.
Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mencatat bantuan ini akan diberikan kepada 12,4 juta Kepala keluarga penerima di Desa. Adapun total anggaran Dana Desa yang disiapkan untuk merealisasikan program tersebut ialah sebesar Rp 22,4 triliun. Bantuan ini merupakan upaya Pemerintah dalam meminimalisir dampak Pandemi Covid-19 di Desa.
Tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari 10 Kecamatan, 27 kelurahan dan 109 Desa akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).Bantuan itu ditujukan kepada warga yang terdampak ekonomi akibat pandemi virus corona. Besarannya 25-35 persen, tergantung total dana yang didapatkan di tiap Desa.Setiap desa rencananya akan mengalokasikan dana yang ada guna membantu kebutuhan warga yang berhak sebesar Rp 600 ribu per keluarga selama 3 bulan.
Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) PMK.07 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkeu RI Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Dalam peraturan tersebut dijelaskan, dana yang akan digunakan untuk BLT, akan bersumber dari dana Desa. Dimana itu digunakan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat wabah virus corona di daerah pedesaan.
Hal itu terlihat jelas dalam Penyebaran BLT dibeberapa Desa di Kabupaten Bulukumba.
Menurut Mathius Pemerintah Desa Batunilamung harus tanggap dan respon memberikan edukasi kepada masyarakat Batunilamung agar bantuan yang dianggarkan tidak tumpang tindih, karena banyak sekali masyarakat yang gagal paham persoalan bantuan dan tidak sadar akan latar belakang ekonominya. antara lain;
1. PKH
2. BPNT
3. BLT Dana Desa
4. BLT Kementerian/kemensos
5. BLT APBD
6. Sembako APBN
7. Sembako APBD
“Pemerintah Desa tidak harus tumpang tindih dalam menentukan penerima bantuan langsung tunai tersebut dan harus tanggap mengedukasi masyarkat soal BTL tersebut karna banyak masyarakat yang gagal paham” ujar matius.
Seharusnya sebagai Pemerintah Desa Dalam hal Ini Kepala Desa Batunilamung harus tanggap respon dalam menganalisa setiap persoalan ekonomi masyarakat, karena tidak semua masyarakat Batunilamung itu memiliki klas ekonomi menengah dan menengah ke atas, Pemuda Didesa Batunilamung agar penyaluran dana BLT tepat sasaran.
“Jangan mengunakan skala kekeluargaan saja yang di berikan bantuan, yang paling pertama, utama dan diberikan perhatian khusus adalah masyarakat disabilitas, jompo dan janda” tutupnya (***)
