ARLISAKADEPOLICNEWS.COM-MAKASSAR. Sejak pandemi Covid-19 telah melanda hampir seluruh wilayah di Indonesia, ternyata telah berdampak terhadap kondisi sektor peternakan Indonesia. Hal ini tentu harus menjadi perhatian serius bagi semua stakeholder peternakan.
Selama hampir empat bulan lamanya Covid-19 ini mewabah di tanah air, telah memunculkan istilah baru yang kemudian disebut sebagai era New Normal. Esensi dari istilah tersebut dijustifikasi sebagai sebuah kondisi yang merupakan tatanan baru kehidupan masyarakat Indonesia pasca Covid-19 nantinya.
Di era New Normal sektor peternakan sebagai salah satu garda terdepan penyedia pangan hewani, tentunya harus mengambil peran strategis dengan beberapa konsep gagasan yang matang.
Lembaga Kemahasiswaan Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin (Sema Kema Fapet UH) sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan yang berbasis keilmuan peternakan telah mengambil peran tersendiri dalam upaya pembangunan peternakan. Hal ini dilakukan dengan menggelar kegiatan Webinar Nasional Peternakan dengan menghadirkan beberapa tokoh nasional peternakan.
“Seminar Nasional yang dilakukan secara online (daring) ini dilaksanakan pada Rabu 3 Juni 2020. Antusias peserta dalam mengikuti Kegiatan ini cukup tinggi, hal ini terlihat dari hasil tabulasi data absensi virtual sebanyak hampir 800 orang peserta yang tersebar dari seluruh Indonesia yang mengikuti Webinar ini baik melalui zoom video conference maupun via live streaming media sosial Facebook dan Instagram” ungkap Muhammad Ilham Tajudin selaku Ketua Umum Sema Kema Fapet UH.
Dengan bertajuk tema Menata Gagasan Konsep Pembangunan Peternakan Pasca Covid-19, kegiatan ini di buka oleh Rektor Unhas yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Prof.Dr.drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes.
Dipandu oleh Sahiruddin Sabile sebagai moderator, Akademisi Fakultas Peternakan Unhas ini memberikan kesempatan kepada Teguh Boediyana sebagai Nara sumber pertama dalam mengawali diskusi.
“Bersama dengan seluruh peternak Indonesia akan terus berjuang melakukan upaya agar setiap kebijakan pemerintah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan para peternak” ungkap Teguh Boediyana yang merupakan Narasumber pertama selaku Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) dalam Webiner tersebut.
“Di era New Normal sektor peternakan memberikan dampak yang sangat besar bagi kebutuhan pangan sehingga dibutuhkan beberapa konsep untuk gagasan baru pada sektor peternakan. Namun, terdapat beberapa masalah yang dihadapi sektor peternakan yaitu persoalan produktivitas lambat, harga mahal, kualitas teknologi yang rendah dan adanya impor yang masih terus dilakukan Pemerintah” ujar Dr.Ir.Syahruddin Said, M.Agr.Sc sebagai Narasumber kedua selaku Ketua Umum Himpunan Ilmuan Peternakan Indonesia (HILPI).
“Gagasan baru pada pembangunan peternakan membutuhkan konsep yang matang sehingga dapat menguntungkan seluruh aspek dan harus ada transformasi karena hanya ada tiga kemungkinan, yaitu tergilas perubahan, mampu mengikuti perubahan dan membuat perubahan” sambung Dr.Ir.Syahruddin Said.
Prof. Dr. Ir. Lellah Rahim, M.Sc yang juga sebagai narasumber menguraikan bahwa hal yang harus dilakukan adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan, optimalisasi sumberdaya lokal, meningkatkan konsumsi protein asal ternak dan dukungan regulasi pembangunan peternakan.
“Sebagai closing statment, saya menghimbau agar semua stakeholder bisa menyamakan persepsi agar bisa menjawab permasalahan peternakan saat ini” imbuh Prof. Dr. Ir. Lellah Rahim, M.Sc selaku Narasumber yang juga merupakan Dekan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin.
Anggota Komisi IV DPR RI, Dr. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM yang merupakan legislator kelahiran Bone, 30 Desember 1974 juga turut memberikan konsep gagasan berupa perlunya ada neraca pangan selain dari Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga kita akan memiliki data yang lebih akurat.
“Saya menyarankan, sebaiknya setiap permasalahan yg muncul perlu diselesaikan dengan tuntas dan tidak dijadikan sebagai lahan politik dan bisnis oleh golongan tertentu” saran Anggota Komisi IV DPR RI, Dr. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM.
Statemen dari keempat narasumber tersebut di respon oleh beberapa penanggap diskusi diantaranya Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Prof.Dr.Ir. Ali Agus, DEA, IPU yang menyatakan bahwa beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya pembangunan peternakan, diantaranya ketersediaan lahan, ternak dan sumber daya manusia.
“Sebaiknya ada komitmen politik dari para pengambil kebijakan terhadap isu peternakan dan tidak bias pada satu komoditas tertentu” tanggapan Prof.Dr.Ir. Ali Agus, DEA yang juga merupakan Ketua Badan Kejuruan (BK) Peternakan Persatuan Insinyur Indonesia (PII).
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Peternakan Domba dan Kambing Indonesia (DPP HPDKI), Ir. Yudi Guntara Noor juga turut memberikan statement bahwa jika tidak mengubah tatanan akan membuat kita semakin tertinggal.
Senada dengan hal tersebut, Ketua umum Pengurus Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (PB ISPI), Ir. Didiek Purwanto, IPU mengemukakan bahwa regulasi selalu berubah sehingga tidak sustainable dalam menyelesaikan masalah. Karena itu dalam menyelesaikan masalah dan kebijakan harus ada data real karena jika tidak, maka hal ini akan menghasilkan masalah baru.
Sampai berakhirnya Webinar ini, tidak satu pun dari pihak Kementerian Pertanian (Kementan) yang memberikan statement. Terlihat dari layar monitor, moderator mempersilakan kepada Dr.drh. I Ketut Diarmita, MP selaku Dirjen Peternakan untuk memberikan tanggapan.
Namun, Informasi dari staf Kementan mengkonfirmasi kepada pihak Panitia bahwa Dirjen mendelegasikan kepada Ir. Sugiono, MP selaku direktur Perbibitan dan Produksi Ternak. Akan tetapi, sampai berakhirnya diskusi yang bersangkutan juga telah meninggalkan jalannya diskusi sebelum memberikan komentar.
Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan tersendiri bagi Andi Akmal Pasluddin.
“Saya kira ini akan menjadi catatan tersendiri bagi kita semua, bahwa ditengah upaya kita duduk bersama untuk komitmen mencari solusi alternatif dalam membangun tatanan konsep pembangunan peternakan, namun tidak ada satupun pihak Kementan yang hadir memberikan tanggapan di tengah-tengah kita semua” ungkap legislator DPR RI dua periode ini dengan nada kecewa. (***)
