ARLISAKADEPOLICNEWS.COM-NTT. Rencana Kedatangan Orang Nomor Satu Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo di Kabupaten Alor dalam rangka peresmian Bandara Kabir desa Kabir, kecamatan Pantar Barat, kabupaten Alor Menuai pro dan kontra lantaran uang pembebasan lahan pembangunan Bandara belum terbayarkan oleh Pemda Alor.
Pemuda dan aktivis Mahasiswa di Kabupaten Alor menilai Pemda Alor belum transparan soal pembebasan lahan Bandara Kabir.
Muhammad All Amin Koda, Ketua Umum HMI Cabang Alor mengungkapkan hal ini akan memberikan citra yang buruk bagi Pemerintah daerah yang saat ini dipimpin oleh Bupati Alor Drs. Amon Djobo.
“Jika benar Pemda Alor telah mengkonfirmasi kedatangan Bapak Jokowi dalam meresmikan Bandara Kabir, harusnya polemik pembebasan lahan yang terjadi sejak tahun 2015 lalu sudah selesai”, ungkapnya saat dihubungi media melalui telepon seluler, Jumat 26/06/2020
Lebih lanjut ia menegaskan kedatangan orang nomor satu Republik Indonesia ini di Pulau Pantar Kabupaten Alor mestinya menjadi momentum kebanggaan bagi masyarakat Alor, terkhusus Pulau Pantar.
“Pemerintah Kabupaten Alor tidak boleh terlalu lama berhutang pada rakyat, berilah kepastian pembayaran sebelum Bandara diresmikan oleh Presiden. Kami telah mengkonfirmasi langsung ahli waris yang belum dibayar sama sekali tanaman, juga lahan yang bersertifikat diatas lahan bandara”, tegasnya.
“Bagi saya ini sangat memalukan karena ini soal citra Pemerintah Kabupaten Alor di hadapan rakyatnya sendiri. Dari kejadian ini, saya menganggap Pemerintah Daerah tidak serius melindungi masyarakatnya, sebab telah memberi janji dan kemudian lupa atau sengaja dilupakan”, sambung Amin.
Seharusnya kata dia Bupati Alor tidak menutup kuping dan matanya karena tanah yang digusur juga tumbuh tanaman produktif masyarakat tempat (rakyat) bergantung hidup di lahan tersebut.
HMI Cabang Alor sama sekali tidak menolak pembangunan (bandara) tersebut, sebab itu adalah satu langkah maju pembangunan yang dilakukan oleh Pemda Alor. Hanya saja, lahan dan tanaman yang digusur perlu dibayar lunas.
“Saya juga yakin masyarakat setempat pun demikian. Ini merupakan sisi positif yang perlu diperhatikan atau disadari Pemda Alor”, ujar Amin.
Sebagai Ketua Umum HMI Cabang Alor, dirinya mendesak kepada pihak pemda Alor agar segera mengganti rugi atas lahan yang telah digunakan dalam pembangunan bandara di Kabir Pulau Pantar.
“Kami juga akan menolak kedatangan presiden RI Joko Widodo di Bulan Desember 2020 mendatang, jika lahan tempat bergantung hidup rakyat yang telah digusur tak kunjung dilunasi Pemda Alor”, tutup Amin (***).
