ARLISAKADEPOLICNEWS.COM-PALOPO. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Palopo melakukan aksi lanjutan terkait transparansi anggaran penanganan Covid-19 di kantor Walikota Palopo, Kamis 9 Juli 2020.
Dalam aksi tersebut, peserta demonstran sebagai represantasi masyarakat Palopo menuntut kehadiran Walikota dan Pemerintah terkait, untuk menjelaskan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Kota Palopo secara akuntabel dan transparan.
Ditengah aksi sempat terjadi ketegangan dengan pihak keamanan yang berusaha menghalang peserta demonstran untuk masuk ke dalam halaman gedung putih Kota Palopo.
Selain itu Walikota Palopo dan jajarannya tidak memiliki niatan sama sekali untuk berdiksusi dengan peserta demonstran.
Menurut konfirmasi dari Sekertaris Daerah kota Palopo melalui utusannya, bahwa untuk menemui demonstran harus mendapatkan persetujuan sepihak dari Judas Amir selaku Walikota Palopo.
Natho Hisbullah sebagai jendral lapangan mengutuk kekuasaan yang begitu otoriter.
Apa susahnya untuk transparan ke masyarakat semua pengalokasian Covid-19. Kita hanya ingin memastikan semua pengalokasian anggaran diperuntukkan untuk masyarakat umum” pungkas Natho.
“Dalam sistem pemerintahan tak ada undang-undang yang mengatur, saat ingin menemui atau melayani masyarakat harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Walikota” sambungnya.
Bukankah fungsi birokrasi untuk melayani masyarakat, tak terkecuali saat ingin menyampaikan aspirasi. Tidak mesti meminta persetujuan dulu dengan Walikota untuk memberikan pelayanan.
“Melihat kondisi sebagaimana yang terjadi dilapangan, itu menunjukkan bahwa Walikota Palopo adalah Kepala Pemerintahan yang otoriter dan superpower. Ada upaya untuk melemahkan fungsi birokrasi lembaga pemerintahan kota” tutupnya. (***)
