ARLISAKADEPOLICNEWS.COM-JAKARTA. Dalam rangka pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, tujuh belas Anggota Komisi E Bidang Kesra DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi E, Ir. H. Rusdin Tabi, M.BA melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perpustakaan Nasional RI di jl. Medan Merdeka Selatan Jakarta, Selasa (4/8/2020).
Kunjungan kerja anggota Komisi E DPRD Sulsel di dampingi oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Sulsel, Moh. Hasan Sijaya, S.H., M.H bersama Koordinator Bidang Pendidikan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sulsel Prof. Dr Heri Tahir, S.H., M.H, Sekdis DPK Sulsel Widyawati , S.Sos., M.H, Plt Kabid Perpustakaan Nilma, S.Sos., M.M, juga hadir menyertai Kadis DPK Sulsel, Founder dan CEO PT. Kabar Grup Indonesia, Upi Asmaradhana yang merupakan mitra kerja DPK Sulsel dalam rangka pelaksanaan kegiatan Festival Aksara Lontaraq tahun 2020.
Kehadiran anggota DPRD Sulsel ini diterima langsung Kepala Perpustakaan Nasional RI Drs. Muhammad Syarif Bando, M.M, di dampingi Sestama Dra. Woro Titi Haryati, M.A, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Perpustakaan dan Jasa Informasi Dra. Ofy Sofiana, M.Hum, dan Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca Drs. Deni Kurniadi, M.Hum.
Kepala Perpusnas RI M. Syarif Bando dalam sambutan penerimaannya menyampaikan bahwa ini adalah kesempatan terbaik menerima para anggota DPRD Sulsel yang tentu saja memegang peranan penting dalam mendorong kemajuan pembangunan di Sulsel termasuk dalam bidang pendidikan, peningkatan minat baca dan indeks literasi masyarakat.
Dijelaskan bahwa Perpustakaan Nasional ini adalah lembaga non pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bapak Presiden, dan keberadaannya setidaknya di dukung oleh 10 Undang-Undang yang merupakan produk DPR.
Pada kesempatan itu, di hadapan anggota DPRD Sulsel, Syarif Bando memaparan tentang pentingnya literasi bagi kemajuan suatu negara.
Menurutnya, Negara yang tidak memiliki sumber daya alam justru maju, akan tetapi Negara kita yang memiliki sumber daya alam yang melimpah justru tidak maju. Hal itu tentu saja dipengaruhi oleh tingkat literasi masyarakatnya.
“Bayàngkan kalau literasi kita bermasalah, bahan baku kita keliling dunia dijual dalam hitungan rupiah dan datang dalam nengeri dalam bentuk barang jadi dibeli ratusan ribu rupiah. Karena itu celaka kalau literasi ini tidak diurus,” ujar Syarif Bando.
“Saya sangat beruntung bertemu dengan orang- orang terhormat yang bisa berbicara langsung kepada masyarakat dan memiliki komitmen untuk memajukan masyarkat, melalui pembangunan literasi” sambungnya.
Menanggapi pemaparan materi dari Kepala Perpusnas, Ketua Komisi E DPRD Sulsel Rusdin Tabi mengatakan bahwa pihaknya cukup tercerahkan dengan pemaparan materi yang disampaikan.
“Kami bangga dengan Kadis DPK Sulsel yang selalu berkomunikasi dengan baik dengan pusat, sehingga Sulawesi Selatan bisa mendapat suntikan dana APBN yang cukup fantastis terutama untuk pembangunan fisik perpustakaan di Kabupaten/Kota, dan berharap ke depan dapat lebih ditingkatkan lagi” ujar Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Rusdin Tabi yang memimpin kunjungan.
Apresiasi yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel H. Ince Langke, S.Pd, M.M.Pub, sembari berharap mudah-mudahan Sulsel bisa menjadi lokomotif untuk pengembangan literasi di Indonesia, dan dia optimis hal itu bisa teruwujud, apalagi jika melihat kinerja Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsian Sulsel yang terus menginspirasi dan tak pernah berhenti memberi semangat bagi semua pihak termasuk DPRD, untuk terus bergerak mengembangkan perpustakaan, meningkatkan minat baca masyarakat di Sulsel.
“Ada tiga program prioritas dalam rangka pengembangan literasi di Sulsel yang didukung DPRD dan membutuhkan respon serta dukungan dari Perpusnas yaitu pertama, rencana pembangunan perpustakaan bertaraf nasional di CPI yang beda dengan daerah lain dan diharapkan menjadi sebuah destinasi di Sulsel. Kedua, kita juga mendukung sebuah program strategis meliterasikan Desa melalui perpustakaan Desa. Jikakalau mau melihat Desa maju dan bersaing kuncinya melalalui efektifitas perpustakaan Desa. Ketiga adalah dukungan terhadap pelestarian aksara lontara sebagai salah satu warisan budaya Sulsel, melalui Festival Aksara lontara. Dan ini bukan hanya kebanggaan Sulsel tetapi juga adalah kebanggaan Indonesia” ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Ince Langke.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel Arum Spink, S.H.I, yang juga merasa tercerahkan dengan materi yang disampaikan oleh Kepala Perpusnas, menyatakan bahwa dirinya saat ini fokus terhadap pengembangan literasi masjid. Menurutnya masjid bukan hanya sekadar tempat ibadah tetapi juga tempat melakukan berbagai kegiatan pembinaan ummat, termasuk tempat untuk belajar, sehingga keberadaan masjid perlu dilengkapi perpustakaan.
“Kami berharap kalau saja ada pembicaraan Perpusnas dengan Dewan Masjid Indonesia ataukan Majelis Ulama, lalu Dewan Masjid itu, setiap ada pembangunan masjid mewajibkan setidaknya ada perpustakaannya. Bahkan kalau perlu ada wifi di masjid jadi anak- anak muda nongkrongnya tidak di warkop dan di cafe tapi di masjid, jadi begitu tiba waktu shalat mereka shalat” ungkap Arun Spink yang juga merupakan Wakil Ketua Komise E DPRD Sulsel.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel lainnya, Ismail Bachtiar dan A.M Irfan AB, ST juga mempertanyakan dan menyampaikan beberapa hal terkait dengan upaya peningkatan minat baca masyarakat dan dukungan terhadap pengembangan perpustakaan di daerah termasuk di wilayah pedesaan.
Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel melaporkan kepada Kepala Perpusnas RI beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan DPK Sulsel dalam waktu dekat ini diantaranya, Seminar Internasional sebagai rangkaian Festival Aksara Lontara yang akan dihadiri pembicara dan peserta dari 5 benua yang akan berlangsung pada akhir bulan Agustus 2020, selanjutnya pada bulan September 2020, DPK Sulsel akan melibatkan DPK Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan Gempur Pustaka di Tana Toraja dan Toraja Utara. (***)
