ARLISAKADEPOLICNEWS.COM-JAYAPURA. Terkait insiden pembakaran Helicopter MI8-MTV REG UP-MI815 dari Kazakhstan yang dioperasikan PT Unitrade Persada Nusantara dibawah operator penerbangan PT Ersa Eastern Aviation di Bandara Aminggaru Ilaga Kabupaten Puncak pada Minggu, 11/4 lalu direspons pimpinan PT Unitrade Persada Nusantara sebagai sebuah keprihatinan yang mendalam sebagai pihak yang menjadi korban dalam aksi pembakaran tersebut. Hal ini diungkapkannya Corporate Secretary PT Unitrade Persada Nusantara, Erick Mirino dalam press reales yang dikirimkan ke redaksi media ini, Rabu, (13/4) siang .
Dalam media rilis itu, diungkapkan bahwa menyesal ataupun mengutuk tindakan pembakaran helikopter tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan, tetapi harus mulai membongkar akar masalah sehingga benar-benar selesai dan aktifitas pembangunan, khususnya mobilitas transportasi manusia dan barang melalui jalur udara di Papua, khususnya di wilayah pegunungan dapat berlangsung dengan baik.
Kehadiran helikopter ini, ungkap Mirino, sebagai alat transportasi logistik yang melayani di wilayah pegunungan dan wilayah terpencil di Papua, sehingga membawa suasana tersendiri karena setiap kedatangan pesawat senantiasa membawa “kabar baik”, pesawat biasanya membawa berbagai barang kebutuhan sekolah, kesehatan, bahan kebutuhan pokok dan material lain.
Disebutkan, tanpa ada pesawat yang datang, daerah itu tidak bisa mendapatkan berbagai barang kebutuhan yang tidak dihasilkan di wilayah tersebut, sehingga tingkat kesulitan semakin bertambah.
Itu sebabnya, dengan adanya kasus pembakaran helikopter ini, menjadi bukti bahwa faktor keamanan menjadi satu-satunya momok yang mengerikan bagi perusahaan penerbangan yang saat ini melayani di wilayah-wilayah pegunungan Papua karena dianggap sebagai daerah “rawan” atau daerah yang tidak bersahabat.
Untuk itu, lanjut Mirino yang pernah menjadi jurnalis radio ini, bahwa kejadian yang menimpa helikopter ini menjadi bukti bahwa situasi keamanan sesungguhnya menjadi barang “mahal” di Pedalaman Papua.
Diungkapkan bahwa jika tidak ada uang sama dengan tidak ada keamanan, meskipun pihak perusahaan telah menyampaikan surat resmi secara tertulis kepada pihak berwajib, tapi masih ada pihak lain yang bisa mengklaim dirinya sebagai “pihak keamanan”, itu sebabnya Mirino melihat bahwa hal ini telah menjadi tantangan baru yang harus dipikirkan dan diatasi pihak keamanan.(***)
