Aliansi Mahasiswa Manggarai Unjuk Rasa Menuntut Copot Kadis Sosial Kab. Manggarai

  • Whatsapp

ARLISAKADEPOLICNEWS.COM-MANGGARAI. Sejumlah mahasiswa yang menamai dirinya Aliansi Mahasiswa Bergerak (MAGER) tergabung dua organisasi didalamnya Pergerakan Mahasiswa Manggarai (PMM) & GEMPAR MATIM melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Sosial & Kantor Bupati Manggarai. Ruteng, 31/0521.

Didepan Kantor Bupati Manggarai Masa aksi menutut ketegasan dari Bupati Manggarai untuk mengusut kejanggalan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang di duga kuat bahwa harga barang dan kualitas barang tidak sesuai dengan pedoman umum proses penyaluran BPNT kepada keluarga penerima manfaat.

Muat Lebih

banner 728x90

Menurut mereka bahwa penyaluran BPNT terkhusus di Kecamatan Reok tidak sesuai atas apa yang telah di tetapkan pada Pedoman Umum (PEDUM) Kementerian Sosial.

Jendral Lapangan Julfikar mengatakan bahwa keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Reok yang sudah kami wawancarai & rata-rata mereka menerima bantuan sosial pangan berupa telur 1 (Satu) Rak dan beras 10 Kg.

“Jika di total secara keseluruhan jumlah nominal harga telur 1 (Satu) Rak & beras 10 Kg itu hanya berkisar Rp. 150.000. ini tentu sangat bertentangan dengan Pedoman Umum (PEDUM) BPNT yang seharusnya setiap KPM menerima sebesar Rp. 200.000.” ungkap Jilfikar.

Ironisnya, beras yang kemudian di berikan kepada setiap KPM oleh E-WARUNG bukan beras berkualitas premium melainkan beras biasa.

“Lebih fatalnya lagi adalah pihak E-WARUNG malah memaketkan sembako yang hendak di berikan ke setiap KPM, sehingga KPM tidak dapat menentukan pilihan, jenis, jumlah bahan pangan yang hendak di beli karena pihak E-WARUNG telah memaketkan semua jenis sembako yang hendak diberikan ke setiap KPM.” sambungnya.

Dalam tuntutannya juga mereka meminta Sekda selaku Ketua Tim Koordinasi (TIKOR) dan Kepala Dinas Sosial selaku Sekretaris Umum (TIKOR) bertanggung jawab penuh atas dugaan tersebut di atas.

“Kepada seluruh Stake Holder BPNT Kab. Manggarai dalam hal ini Sekretaris Daerah (SEKDA) selaku Ketua Tim Koordinasi (TIKOR) & Kepala Dinas Sosial Kab. Manggarai selaku Sekretaris Umum (TIKOR) harus bertanggung jawab penuh atas apa yang telah terjadi dalam tahapan penyaluran BPNT di Kabupaten Manggarai yang kami anggap telah menyimpang dan Mark Up anggaran.” seru Julfikar.

“Polemik di atas tidak di usut dan di tindak sebagaimana mekanisme hukum yang berlaku di negara republik indonesia, maka yakin dan percaya kami secara Aliansi akan kembali menggelar aksi untuk rasa besar-besaran dan mengundang seluruh elemen mahasiswa yang berdada di Kabupaten Manggarai” tutupnya.

Berikut bunyi Poin-poin pernyataan sikap Aliansi Manggarai Bergerak (MAGER)
1. Mendesak Bupati Manggarai untuk mencopot Kepala Dinas Sosial Kab. Manggarai.
2. Periksa seluruh stakeholder BPNT Kab. Manggarai dalam hal ini; TIKOR, Suppliyer Kabid. Penanganan Fakir Miskin, Satgas BPNT, BULOG, Pendampong & BRI, yang kami anggap telah melakukan pemufakatan jahat.
3. Stop indikasi penghisapan dana Bansos BPNT dan manipulasi harga serta kualitas pangan yang diberikan kepada KPM. *As* (***)

Pos terkait