ARLISAKADEPOLICNEWS.COM-SULBAR. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menemukan berbagai masalah pada beberapa sekolah tingkat atas di Kabupaten Polewali Mandar (Polman).
Komisi IV DPRD Sulbar berkesempatan mengunjungi beberapa sekolah di Polman, yakni SMKN 1 Tinambung, SMAN 1 Campalagian, dan SLB Mapilli, Sabtu, 21 Mei 2022.
Kunjungan itu dipimpin Ketua Komisi IV, Marigun Rasyid dan Wakil Ketua, Muh. Hatta Kainang.
Hatta Kainang mengatakan, kunjungan tersebut untuk mengetahui proses realisasi anggaran tahun 2022, serta problem mendasar dari sekolah.
Pihaknya menemukan sejumlah masalah, di antaranya minimnya kompetensi guru, kesejahteraan pengawas sekolah, pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK) yang menggunakan dua macam tipe, penyaluran dana BOS tidak lancar, dan keluhan cabang dinas yang tidak tampak kinerjanya akibat keterbatasan anggaran.
Secara khusus, Hatta Kainang menganggap bahwa pengawas sekolah merupakan garda terdepan dinas pendidikan.
Sayangnya, jumlah pengawas sekolah di Sulbar hanya sekira 35 orang, dan tidak ditunjang dengan sarana memadai.
“Sangat lucu mereka bekerja berdasarkan tugas dan fungsi dalam mengawasi sekolah, hanya dengan modal gaji semata, tidak ada fasilitas kendaraan, perjalanan dinas ataupun program rutin,” ungkapnya.
Terkait mekanisme pengelolaan DAK, Hatta akan mengonfirmasi langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar.
“Pelaksanaan DAK 2022 menggunakan model swakelola 2 tipe, yang kami akan konfirmasi ke kadispendidikan kenapa ada 2 tipe,” jelasnya.
Padahal, menurut Hatta, berdasarkan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, model swakelola terdiri dari 4 tipe.
Namun temuan di lapangan, tipe 1 digunakan mengelola proyek di sekolah negeri, sementara tipe 4 untuk sekolah swasta.
Dirinya menegaskan bakal mengatensi sejumlah permasalahan pendidikan tersebut. (***)
