ARLISAKADEPOLICNEWS.COM, MBAY, Beberapa item pekerjaan proyek infrastruktur tahun angaran 2019 di Kabupaten Nagekeo, NTT diduga bermasalah dan dikerjakan asal-asalan menuai sorotan dan kritik dari lembaga DPRD Nagekeo. Selain kualitas pekerjaanya dinilai buruk, pada beberapa proyek hingga saat ini belum menyelesaikan pekerjaanya, padahal masa kontrak telah berakhir pada 31 Desember lalu.
Ketua DPRD Nagekeo Marselinus F. Adjo Bupu saat diwawancarai awak media pada Rabu (8/1) di kantor DPRD Nagekeo membeberkan beberapa titik proyek di Kabupaten Nagekeo yang diduga bermasalah khususnya Kecamatan Boawae.
“Saya kasih contoh sederhana macam Saluran Irigasi di Gako, ini saya saksikan sendiri, pertama mereka tidak melakukukan penggalian pondasi, kedua mereka kerja hanya di tempat yamg bisa dilalui kendaraan untuk angkut material, padahal harusnya kerja dari hulu, air kan mengalir dari hulu ke hilir” bebernya.
Terkait pekerjaan Sely Adjo mengatakan dirinya sudah pernah menginstruksikan PPK untuk tidak melakukan Profesional Heand Over (PHO) kepada rekanan, namun tidak diindahkan PPK dan tetap melakukan PHO.
“Saya sudah bilang ke PPK jangan PHO kalau kerjanya begitu, tapi masih di PHO” ucap Sely Adjo kesal.
Menyikapi segala persoalan pekerjaan yang ada di Kabupaten Nagekeo saat ini kata dia, lembaga DPRD sudah melaksanakn rapat kerja untuk segera melakukan uji petik di lapangan.
“Terus terang sebagai Ketua DPRD saya sudah banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat dan berdasarkan laporan teman teman di lapangan, kita sudah melaksanakan rapat, saya sudah perintahkan teman-teman untuk turun uji petik” ucapnya.
Sely Adjo mengatakan berdasarkan hasil uji petik Anggota DPRD, dirinya akan mencoba mencocokan data yang ada di lapangan dengan realisasi keuangan setelah itu dilanjutkan dengan rapat kerja bersama Dinas terkait.
“Memang secara kasat mata saya melihat antara fisik dan keuangan tidak sejalan” katanya.
Sebagai wakil rakyat yang memiliki tiga fungsi yakni Pengawasan, Legislasi, Anggaran, dia mengatakan DPRD punya kewajiban untuk mengawasi langsung terhadap pekerjaan fisik di lapangan.
“Menjalani tugas pengawasan saya berkewajiban untuk mengawasi langsung pekerjaan di lapangan” ugkap Sely Adjo.
Pernyataan Ketua DPRD Nagekeo soal keluhan masyarakat tekait dugaan banyak proyek yang diduga bermasalah juga disampaikan Ketua Komisi lll DPRD Nagekeo Antonius Motti.
Motti mengakui jika selama masa reses dirinya mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait mutu proyek yang buruk. Selain kualitas fisik proyek yamg dinilai janggal, Anton Motti juga mendapat laporan realisasi fisik yang katrol alias sengaja dinaikan.
“Makanya dewan merespon dengan kunjungan kerja, besok (hari ini, read) di Dapil 1 mulai dari Kecamatan Wolowae,” katanya.(**)
